PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL) - Dwi Aprilia Ningtyas (Jurnal Infokes, 2019)
Dalam Pasal 28H ayat (3) UUD RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang dapat meningkatkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sehubungan dengan hal ini, maka  pemerintah kemudian menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Pelaksanaan SJSN dalam bidang kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) kesehatan. Guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS, di RSUD SOEWONDO Pati, perlu dilakukan penelitian. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan jaminan kesehatan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN terhadap kebijakan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati, bagaimana pengaruh kebijakan SJSN terhadap hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan di (FKRTL) RSUD RAA Soewondo, dan bagaimana hubungan antara implementasi SJSN dalam memenuhi hak-hak pasien pada RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati dengan kebijakan mutu pelayanan kesehatan di FKRTL. Metode pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pasien, dokter dan karyawan RSUD Soewondo Pati. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jaminan kesehatan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan kebijakan mutu pelayanan kesehatan di FKRTL pada RSUD RAA Soewondo Pati sudah sinkron. Lahirnya Undang-Undang SJSN membawa dampak positif, karena dengan adanya kebijakan SJSN, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh hak-haknya yaitu berupa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Rata-rata pasien mempersepsikan bahwa pelayanan kesehatan sudah cukup bermutu. Hal ini menunjukkan pasien merasa cukup puas. Sementara sebagian kecil persentasenya sebesar 6,24 % masih mempersepsikan mutu pelayanan buruk bahkan sangat buruk. Hubungan antara implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pemenuhan hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan dengan kebijakan mutu pelayanan kesehatan di FKRTL pada RSUD RAA Soewondo Pati merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Akibatnya kedua belah pihak harus saling memperbaiki kebijakannya agar dapat berjalan secara harmonis.